Catatan Kritis Pasca Sahbirin Noor VS Haji Denny

Ilustrasi Pilkada 2020. Foto: istimewa

Ketika pesta berlalu. Haru-biru, sedih, capek dalam mengiringi penantian, kepastian antara kalah dan menang. Kalah dan menang dalam perebutan kekuasaan politik dan menjadi rumus politik.

Rumus politik menjelaskan bahwa soal kalah dan menang dalam kontestasi elektoral bukan yang substantif. Substantif adalah sejauh mana pesta demokrasi itu merefleksikan nilai demokrasi, keadilan elektoral (elektoral justice), dan instrumen penguatan literasi politik – demokrasi yang tercermin dalam kontestasi elektoral itu.

Apakah pesta demokrasi itu sudah mencerminkan substantive democracy atau hanya sekedar menghadirkan prosedural democracy yang menelan biaya mahal? Ini pertanyaan penting yang harus kita jawab dimana pemilihan kepala daerah (Pilkada) sebagai salah satu arena proses demokrasi.

Indonesia sebagai negara-bangsa besar telah memilih demokrasi sebagai sistem dalam mengolah pemerintahan bukan melalui sistem monarki dan otoritarianisme.

Hal ini secara jelas tercantum dalam konstitusi negara dan menjadi kontrak sosial-politik antara negara (state) dan rakyat (citizen). Konstitusi itu menjadi komitmen syahadat atau kesaksian yang mengikat antara negara dan rakyat.

Syahadat sakral itu menjadi ikatan batin dan tidak ada saling mengkhianati sebagai negara ini dihadirkan bukan berada dalam ruang hampa kepentingan. Salah satu tujuan kehadiran negara secara konstitusional adalah menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Proses demokrasi atau Pilkada adalah salah satu cita-cita bersama antara negara dan rakyat untuk melahirkan para pemimpin di level lokal. Pengalaman demokrasi bangsa ini pasca pemerintahan Orde Baru telah mengubah struktur kekuasaan dari sistem otoriter menuju demokrasi setelah berada dalam sangkar pemerintahan oligarki selama 32 tahun.

Momentum reformasi politik tahun 1998 menjadi starting point men-drive sistem pemerintahan untuk mewujudkan sistem politik, ekonomi, dan semua aspek kehidupan. Peristiwa reformasi politik 1998 sebagai senjakala berakhirnya pemerintahan oligarki Suharto.

Pola pemerintahan yang didesain penguasa Orde Baru itu telah melawan semangat semangat demokrasi dalam struktur hegemoni negara. Demokrasi menjadi tertutup dan isu demokrasi tidak lebih menjadi arena kuburan massal dan atas nama stabilitas politik dan pembangunan demokrasi menjadi terkubur.

Pembusukan politik (political decay) menjadi alas kaki rezim Orde Baru dan rakyat digiring dalam budaya bisu (silent culture) dan politik massa mengambang.

BACA JUGA  Lewat HIPMI, Penyelesaian Bendungan Kusan Dikebut

Situasi politik di masa pemerintahan Orde Baru sudah jauh berbeda dangan praktek demokrasi saat ini. Kebebasan berdemokrasi sudah dirasakan rakyat. Namun demikian, kebebasan berdemokrasi saat ini bukan berarti tidak dalam bayang-bayang ketakutan.

Sesungguhnya situasi saat tidak berarti sama sekali menceminkan demokrasi yang sesungguhnya sebagai mana cita-cita reformasi 1998. Kebebasan dalam ketidakbebasan. Ini ungkapan untuk menggambarkan situasi demokrasi saat.

Kekerasan politik, pelanggaran hak azazi manusia, intrik politik alias politik adu domba dan dominasi ekonomi oleh segelintir orang adalah fakta telanjang di era demokrasi saat ini.

Suatu era dimana isu demokrasi dikapitalisasi dan hadirnya petualang politik atau penumpang gelap serta mereposisi diri masuk dalam jaringan kekuaasaan. Kekuasaan disandera para petualang politik dan membangun kekuatan kekuatan persekongkolan politik dan ekonomi.

Menurut pendapat saya, pesta demokrasi atau Pilkada adalah arena persekongkolan legal para oligarki atau kuasa modal untuk membajak panggung demokrasi.

Di tengah mahalnya biaya demokrasi menjadi ruang terbuka bagi para oligarki terlibat dalam proses demokrasi sebagai bandar Pilkada. Ini problem demokrasi seiring perjalanan waktu dan praktek demokrasi tersesat ke dalam moncong para oligarki atau kuasa modal.

Apa dapat dijelaskan peristiwa Pilkada 2020 ini? Tidak dapat dipungkiri bahwa Pilkada secara nasional masih menggambarkan sebagai kontestasi para para oligarki atau kuasa modal.

Pilkada masih menggambarkan arena pasar politik pemilik modal. Kampanya politik uang, jual-beli suara dan praktek dalam Pilkada menjadi perhatian serius dan usaha bersama anak bangsa untuk menghadirkan Pilkada bermartabat.

Dari Pilada ke Pilkada menjadi trauma politik berkepanjangan bahwa kekuasaan politik dalam Pilkada masih dominan. Kesadaran politik rakyat harus dibangun secara terus menerus bila Pilkada tidak mau disebut sebagai arena pasar gelap demokrasi (black market of democracy).

Kasus Pilkada Gubernur Kalimantan, menurut analisa saya, akan menjadi model pencontohan bagi daerah lain dan menjadi kajian menarik bagi pengembangan laboratorium politik lokal di Indonesia.

Pilkada Gubernur Kalimantan Selatan paling dramatis dan menggharu-biru. Mengapa demikian? Seorang Denny Indrayana tampil sebagai the real fighter di tangah kebisuan dan ketidakhadiran petarung politik penantang petahana.

BACA JUGA  Telkomsel Suntik Investasi USD 150 Juta ke Gojek

Seperti kita ketahui, petahana bukan petarung yang mudah dikalahkan. Petahana memilik kekuatan politik, ekonomi dan sumber daya lainnya. Amunisi sebagai seorang incumbent cukup tersedia untuk bertarung memperebutkan kekuasaan politik lokal.

Wajar bila tidak hadirnya penantang melawan incumbent. Para politisi lokal atau para ketua partai politik lebih memilih posisi aman dan berkolaborasi membangun kekuatan politik dalam Pilkada dari pada jadi pecundang dalam altar Pilkada. Sungguh, ini situasi dilematis detik-detik proses demokrasi di Pulkad Gubernur di Kalimantan.

Tampilnya sosok Denny Indrayana kelahiran Desa Stagen, Kabupaten Kotabaru untuk beradu nyali di ring tinju Pilkada telah menjungkir balikan asumsi logika kolektif warga Kalimantan Selatan.

Denny Indrayana sebagai kita ketahui berlatar belakang sebagai akademisi tidak memilik amunisi kuat atau bekal untuk berlaga di atas altar Pilkada yang sangat melelahkan dan menguras keringat air mata.

Mr Denny who teach you to be good fighter under vortex of power money? Kau tidak punya pelatih di sekitar ring tinju untuk memberikan instruksi gaya bertarung melawan petahana yang memilik killing punch mematikan. Kau tidak memiliki amunisi dompet, dompetmu terlalu tipis untuk memperbutkan mahkota di Kalsel.

“Saya tahu Deny Indrayana itu dompetnya tipis tapi otaknya tebal,” demikian kata Bang Rocy Gerung yang diucapkan dalam suara acara webinar bersama saya dan Denny Indrayana.

Tulisan ini bukan dalam posisi memberikan justifikasi siapa yang kalah dan siapa yang keluar sebagai pemenang dalam Pilkada Gubernur Kalimantan Selatan. Posisi saya membagikan critical point terhadap pertarungan head to head dalam memperebutkan mahkota kekuasaan politik lokal di Kalimantan Selatan yang menggambarkan petarung Denny Indrayana sebagai pertarungan yang tidak diunggulkan dan perjudian politik (political gambling).

Head to head fighting yang sensasional, dramatis, dan mengharu biru sungguh telah menjungkir balikan kontruksi imaginasi sosio-politik warga Kalimantan Selatan. Unpredictiable, unbielieved, unspeakable membukam arogansi kuasa modal.

Narasi kampanye yang disampaikan Profesor Denny Indrayana selama proses Pilkada menjadi daya magnitute bagi publik Kalimantan Selatan. Isu pengelolaan sumber daya alam dan anti korupsi menjadi jurus ampuh dan memilik nilai political marketing.

BACA JUGA  Serikat Petani Kalsel Rilis Harga Komoditas Pertanian

Secara umum saya memberikan catatan kritis mengapa Professor Denny Indrayana mampu manarik bagi pasar politik dalam Pilkada. Pertama, secara personal memilik nilai jual dengan layar belakang sebagai seorang akademisi.

Di awal-awal proses pencalonan bahwa latar belakang sebagai akademisi hanya bisa dikenal atau diterima bagi kalangan menengah perkotaan. Seiring proses sosialisasi secara massif, personifikasi sebagai akademisi ternyata mampu menembus simpul-simpul basis komunitas pinggiran (pelosok desa terpencil) dan klaster sosial marginal di tengah fragmented society (masyarakat yang tercerai berai dalam pilihan politik.

Kedua, tampilnya Prof Denny Indrayana bisa jadi dipersepsikan sebagai simbol perlawanan terhadap kekuatan oligarki. Atas nama Hijrah Gasan Banua dan Kada Beduitan dan Kada Bedustaan.

Ternyata tagline ini bukan sekedar manjadi basa-basi politik, secara the real menjadi kata-kata yang memuat daya tarik yang tidak terbendung di tengah virus politik uang. Asumsi uang adalah segalanya dalam kasus Pilkada Gubernur Kalimantan Selatan ini secara pelan-pelan mulai meredup dengan genncarnya kampanya anti politik uang dan sedikit merubah perilaku pragmatisme politik.

Ketiga, people waiting. Rakyat sedang merindukan perubahan. Perubahan pengelolaan management pemerintahan yang baik (good governance) dengan dukungan sumber daya alam melimpah.

Sepertinya kerinduan publik terhadap sosok kepemimpinan itu ada pada diri Deny Indrayana yang dibuktikan dengan perolehan suara yang sangat signifikan. Keempat, isu kampanye pengelolaan sumber daya tambang dan anti korupsi menjadi salah satu saya tarik publik dan mampu mendelivery secara apik dalam debat-debat kampanye.

So that, Mr Denny, you are the real fighter, you are warrior. Sambil berpelukan dengan penuh rasa haru, Denny berbisik lirih dengan wajah penuh ekspresi. “Bang Uhaib, saya telah bertarung dengan segala daya dengan tetesan keringat dan air mata. Bang Uhaib kita sudah memenangkan moral politik pertarungan ini. Bang Uhaib, pertarungan sesungguhnya belum selesai. Come on, let’s go looking for the future.

Penulis: Muhammad Uhaib As’ad

Direktur Pusat Studi Politik dan Kebijakan Publik Banjarmasin

Vinkmag ad
Bagikan ini :

admin

Read Previous

Proyek GOR Batola Setara Dikebut

Read Next

Suara Sahbirin Noor Melonjak dari Pemilih di Banjar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *