Komnas HAM Soroti 4 Temuan di Pilkada Kalsel

Komnas HAM, Walhi, dan masyarakat sipil FGD Pilkada Kalsel di Markas Walhi Kalsel, Jumat (11/12/2020). Istimewa

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Hairiansyah, mendapati empat temuan menarik selama pemungutan suara Pilkada Kalimantan Selatan 2020. Sejak Selasa lalu, tim Komnas HAM turun ke Kalimantan Selatan untuk memantau Pilkada Serentak 2020.

Temuan pertama, ia menyebut Komnas HAM mendapati pelanggaran protokol kesehatan di TPS. Dari beberapa TPS yang dipantau, pihaknya melihat mayoritas TPS belum melaksanakan prokes secara baik dan benar.

“Bahwa alat pelangkap dan pelindung diri itu tersedia, ini seringkali abai digunakan secara baik, terutama oleh petugas sendiri,” kata Hairiansyah kepada banjarhits.com saat FGD Pelaksanaan Pilkada Kalsel 2020 di Markas Walhi Kalimantan Selatan, Jumat (11/12/2020).

Menurut dia, masih ada pemasangan masker sebatas di dagu, belum full face. Justru ada sebagian petugas TPS yang tidak memakai masker.

Temuan kedua, Hairiansyah menyoroti partisipasi pemilih karena terkait faktor cuaca. Temuan ketiga, kata dia, masih ada logistik pilkada yang kurang. “Misalkan surat suara kurang, berita acara formulir masih kurang,” kata Hairiansyah.

Adapun temuan keempat, ia menyinggung kemampuan penyelenggara pilkada dalam pelaksanaan tugas. Kata dia, KPPS ada perbedaan perlakuan terhadap petugas-petugas mereka. Hairiansyah melihat belum ada keseragaman kotak suara yang dibuka saat penghitungan di TPS.

“Kotak suara gubernur atau wali kota/bupati? Ternyata banyak yang buka bupati dulu atau gubernur dulu. Padahal aturannya gubernur. Lalu bagaimana memperlakukan surat suara yang tidak sah? Karena ini menyangkut keamanan surat suara juga,” ujarnya.

Sebab, jika petugas tidak punya standar sama atau bekerja tidak sesuai standar, ia khawatir ada potensi disalahgunakan. “Itu yang kami temukan,” kata Ancah– begitu Hairiansyah disapa.

Ia pun prihatin atas e-rekap dari KPU yang semula sebagai landasan perhitungan di tengah pandemi Covid-19. “Tapi dibatalkan. Menurut informasi terjadi down di hari pertama ketika data ingin dikirimkan, tapi menurut saya bisa diselesaikan manual,” lanjut Ancah.

BACA JUGA  2 Desa dan 3 Kelurahan di Batola Diterapkan PPKM Ketat

Menurut dia, e-rekap sangat penting sebagai transparansi hasil pemilu dan kepercayaan publik terhadap kerja KPU. Pengalaman 2015, kata Ancah, penguploadan C1 beberapa daerah tidak lancar, bahkan macet.

“Yang kemudian diduga ada permainan lain, nah ini yang kemudian dihindari. Jangan sampai model seperti ini jadi modus untuk melakukan tindakan celah,” kata dia.

Kalau upload C1 dilakukan transparan dalam durasi waktu yang ditentukan dalam e-rekap, maka publik sudah bisa mengetahui hasil di TPS. “Itu penting sebagai alat kontrol, baik panwas, publik, dan paslon. Itu penting jadi catatan. Meskipun bukan acuan, tapi jadi alat kontrol dan transparansi penyelanggaraan,” Ancah berkata.

Pakar politik dari Universitas Islam Kalimantan (Uniska) Banjarmasin, Muhammad Uhaib As’ad, menambahkan diskusi ini sebagai wadah masyarakat sipil mengelaborasi pelaksanaan Pilkada Kalsel 2020, baik secara prosedural dan substansial. Menurut dia, ada penurunan praktek politik uang di Pilkada Kalsel 2020.

“Tidak seperti pilkada sebelumnya. Kampanye anti politik uang memberikan efek proses demokrasi di masyarakat sudah mengalami pencerahan lebih baik ketimbang pilkada sebelumnya. Ada peningkatan derajat kualitas demokrasi saat ini,” kata Uhaib As’ad.

Adapun pakar hukum Universitas Lambung Mangkurat, Daddy Fahmanadie, menyoroti asas keadilan hukum selama pilkada di Kalsel, baik terhadap paslon, masyarakat, dan penyelanggara. Kata dia, ada persoalan implementasi akses keadilan dalam kasus tertentu.

Sebab, pelaksanaan pilkada 2020 berbeda karena saat pandemi Covid-19. Yang jadi persoalan, kata Daddy, protokol Covid-19 dan Pilkada punya payung hukum terpisah. “Sehingga harus ekstra melihat persoalan-persoalan yang ada di lapangan secara kasuistis,” kata Daddy.

Dalam proses penegakan hukum, ada asas-asas yang mesti ditaati, baik asas pemilu, penegakan hukum, dan transparansi. Dalam konteks penyelenggaraan, ia menyebut cukup kondusif.

BACA JUGA  Tim Sahbirin Noor: Ada Indikasi Kecurangan Suara

“Tidak ada sesuatu hal yang sifatnya mengarah ke chaos. Tapi problema dinamika yang ada adalah pada karakter kewilayahan masing-masing. Ada dinamika masing-masing,” kata Daddy.

Adapun Direktur Walhi Kalsel, Kisworo Dwi Cahyono, menuturkan praktek oligarki kekuasaan masih mewarnai Pilkada Kalsel 2020. Menurut dia, paslon Gubernur Kalsel minim menyoroti perlindungan terhadap kawasan laut dan pulau-pulau pesisir.

Kisworo mendesak Gubernur Kalsel terpilih agar serius merestorasi lingkungan hidup yang saat ini sudah dalam darurat bencana ekologis. Ia pun menyayangkan saat debat publik Pilgub Kalsel tidak ada panelis unsur masyarakat sipil.

“Isu krusial Kalsel ini masyarakat adat, bencana ekologis, karhutla, dan penegakan hukum terhadap korporasi. Karhutla itu dari korporasi, masyarakat adat sudah membakar sejal dulu. Asap makin besar karena masuknya korporasi di rawa gambut,” ujar Kisworo.

Selain itu, Kisworo berpesan Gubernur Kalsel terpilih berani menolak UU Cipta Kerja demi perlindungan terhadap lingkungan dan rakyat Kalsel. “Kami dorong Gubernur Kalsel dan DPRD berani menolak UU Cipta Kerja,” pesan Kisworo.

Kisworo mengimbau ada rapid tes massal setelah pencoblosan demi mendeteksi kemungkinan klaster baru Covid-19. Ia juga menyoroti perlakuan sampah sisa pakai prokes di setiap TPS.

Vinkmag ad
Bagikan ini :

diananta putra sumedi

Editor

Read Previous

Pasien Baru Corona Tambah 13 Orang di Batola

Read Next

Dispersip Kalsel Terima MPK Kedelapan dari Perpusnas RI

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *