Intervensi Hak Pilih, Oknum RT di Tanbu Dilaporkan ke Bawaslu

Lisa Wati dan kuasa hukumnya melaporkan oknum RT ke Bawaslu Tanbu.

Para Ketua Rukun Tetangga (RT) di Kabupaten Tanah Bumbu, harus berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya berkaitan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

Sebab, jika ada Ketua RT yang melakukan intervensi, apalagi intimidasi kepada warga agar memilih calon gacoannya, Ketua RT bersangkutan bisa terancam hukuman pidana.

Hal ini yang dialami seorang oknum Ketua RT di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, berinisial Fr.

Oknum ketua RT berinisial Fr dilaporkan seorang warga bernama Lisa Wati yang mengaku telah diintervensi dan diintimidasi agar memilih pasangan calon nomor 3 dalam Pilkada Tanah Bumbu 2020. Fr dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tanah Bumbu.

Melalui kuasa hukumnya, Syafruddin Laupe, SH, warga bernama Lisa Wati mengaku didatangi dua orang tetangganya di RT 12 Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, yang memaksanya bersumpah janji sesuai teks yang sudah disiapkan sambil memegang Al-quran.

Video Lisa Wati saat bersumpah ini juga sudah tersebar di media sosial. Karena dipaksa, Lisa Wati mau saja bersumpah, dan setelah itu dia diberi uang Rp 150.000 oleh dua orang tetangganya itu yakni As dan Nor.

Menurut sejumlah saksi, As dan Nor diperintahkan oleh oknum Ketua RT 12 Fr. Namun belakangan Lisa Wati merasa takut, kemudian mengembalikan uang Rp 150.000 tersebut kepada oknum Ketua RT 12.

Karena merasa terancam, Lisa Wati mengadukan kasus ini ke Bawaslu Kabupaten Tanah Bumbu melalui kuasa hukumnya Syafruddin Laupe, SH.

Dalam laporannya yang sudah diterima pihak Bawaslu, oknum Ketua RT 12 tersebut diduga melakukan tindakan melawan hukum menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih.

BACA JUGA  Pj Gubernur Kalsel: Penanganan Echa 'Putri Tidur' Harus Komprehensif

Ancaman pidana ini sebagaimana diatur dalam Pasal 182A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Menurut Syafruddin Laupe pada Minggu (6/12/2020) di Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, sesuai pasal 182A, oknum Ketua RT yang melakukan ancaman dan menghalang-halangi orang yang akan melakukan hak untuk memilih, bisa diancam pidana penjara minimal 24 bulan, maksimal 72 bulan dan hukuman denda paling sedikit Rp 24 juta dan paling banyak Rp 72 juta.

Oleh sebab itu, Syafruddin Laupe, mengingatkan kepada para Ketua RT sebagai ujung tombak pemerintah, dapat berlaku netral dan tidak melakukan hal-hal yang dinilai menyimpang dari tugas dan tanggung jawabnya dalam hal pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di Kabupaten Tanah Bumbu.

“Disisi lain, warga juga harus waspada terhadap para Ketua RT yang tidak netral. Warga harus berani melaporkan kepada pihak berwenang di wilayahnya, jika ada Ketua RT yang berlaku tidak adil dan berpihak menjelang dan saat Pilkada 2020,” tandas Syafruddin Laupe, SH.

Vinkmag ad
Bagikan ini :

admin

Read Previous

8 PPK di HSU Terima Logistik Pilgub Kalsel

Read Next

Sulitnya Distribusi Logistik Pilkada HST di Meratus

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *