Pengaduan ke DKPP Tidak Pengaruhi Kerja Bawaslu Kotabaru

Tim hukum 2BHD mengadukan Bawaslu Kotabaru ke DKPP RI, Jumat (4/12/2020). Istimewa

Menjelang masa tenang Pilkada Kotabaru 2020, tim hukum calon bupati dan wakil bupati Kotabaru Burhanudin – Bahrudin (2BHD) bikin kejutan. Mereka mengadukan Bawaslu Kotabaru ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Jumat (4/12/2020).

Padahal, tanggal 5 Desember dimulai masa tenang, sebelum pemungutan suara Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember. Toh, Bawaslu Kotabaru menjamin pengaduan itu tidak berdampak terhadap kerja pengawas pemilu di Kotabaru.

Komisioner Bawaslu Kotabaru, Akhmad Gafuri, berkata pihaknya tetap serius terhadap pengawasan dan tugas-tugas Bawaslu selama Pilkada. Menurut dia, Bawaslu Kotabaru sudah bekerja sesuai prosedur Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pilkada.

“Bahkan kami didampingi tim provinsi (Bawaslu Kalsel, red),” kata Akhmad Gafuri kepada banjarhits.com, Jumat (4/12/2020).

Apakah pengaduan tim 2BHD menggangu kerja Bawaslu Kotabaru? Akhmad Gafuri tegas menyatakan: “Insyallah tidak. Kami tetap fokus tugas-tugas pengawasan, bekerja profesional. Itu hak mereka mengadukan ke DKPP.”

Pihaknya mencatat tim hukum 2BHD melaporkan enam dugaan pelanggaran tahapan Pilkada Kotabaru. “Tiga tidak diregister,” lanjut Gafuri.

Berikut enam laporan dari tim hukum 2BHD ke Bawaslu Kotabaru:

  1. Kasus perkara: Register 001/REG/LP/PB/Kab/22.09/X/2020 (peristiwa dugaan pelanggaran netralitas ASN. Terlapor Antonius Jarwana).
  2. Kasus perkara: Register 002/REG/LP/PB/Kab/22.09/X/2020 (dugaan pelanggaran penyalahgunaan bantuan sosial yang dianggarkan Pemkab Kotabaru kepada korban kebakaran dari dinas BNPB melalui BPBD dan Dinas Sosial Kotabaru, terlapor Bupati Kotabaru Sayed Jafar Alaydrus).
  3. Kasus perkara: Register 003/REG/LP/PB/Kab/22.09/X/2020 (dugaan pelanggaran keberpihakan kepala desa ke cabup nomor urut 1 Sayed Jafar Alaydrus. Terlapor M Yohanes selaku Kades Sarang Tiung, Kecamatan Pulau Laut Sigam).
  4. Kasus perkara: Register 004/REG/LP/PB/Kab/22.09/X/2020 (pemasangan APK baliho paslon nomor urut 1 yang dalam desain mencantumkan tulisan “Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru”. Terlapornya 19 orang legislator DPRD Kotabaru).
  5. Kasus perkara: Laporan 005/LP/PB/Kab/22.09/X/2020 (informasi dugaan pelanggaran pemilihan berupa money politic dari saksi M Mahruzaini. Terlapor Sayed Jafar, Andi Rudi Latif, H Abdul Kadir, dan Bahtiar).
  6. Kasus perkara: Laporan 006/LP/PB/Kab/22.09/X/2020 (kampanye paslon Sayed Jafar – Andi Rudi Latif lewat akun facebook Awal Awaludin yang mencantumkan jabatan anggota DPRD Kotabaru. Terlapor Awaludin selaku anggota DPRD Kotabaru).
BACA JUGA  AJ, Oknum ASN Kotabaru Tersangka Pidana Pilkada

Dari enam laporan ini, Bawaslu Kotabaru tidak meregistrasi dua laporan: 006/LP/PB/Kab/22.09/X/2020 dan 005/LP/PB/Kab/22.09/X/2020. Satu laporan dihentikan, yakni laporan 002/REG/LP/PB/Kab/22.09/X/2020.

Tiga laporan sisanya ada yang sudah berkekuatan hukum tetap, rekomendasi penurunan APK, dan teguran secara tertulis kepada terlapor.

Pilkada Kotabaru 2020 diikuti dua paslon bupati dan wakil bupati Kotabaru: Sayed Jafar Alaydrus – Andi Rudi Latif (SJA – ARUL); dan Burhanudin – Bahrudin (2BHD).

Vinkmag ad
Bagikan ini :

diananta putra sumedi

Editor

Read Previous

Cabup Tanbu Diminta Bersikap soal Limbah Sungai Satui

Read Next

Siapa Safi’i Kemamang? Si Pencipta Lagu Pembebasan

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *