Pilkada Tanah Bumbu 2020: Gengsi Politik dan Bisnis

Kotak suara. Foto: KPU

Bicara mengenai pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kalimantan Selatan (Kalsel), menurut saya, Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) adalah salah satu kabupaten yang paling menarik di antara daerah lainnya dalam kontestasi demokrasi pada 9 Desember 2020.

Para kandidat yang bertarung dalam Pilkada di Tanbu tidak lebih sebagai dramaturgi dan pesta pora demokrasi para oligarki dan elite politik. Dramaturgi itu menjadi tontonan manarik bagi rakyat, dan rakyat larut dalam hingar-bingar sambil bertepuk tangan di tengah ilusi demokrasi dan kerumunan politik (political crowd).

Bagi saya, Pilkada Tanbu sebagi Pilkada yang menarik di antara Pilkada di Kalsel. Saya katakan menarik karena aktor politik dan aktor bisnis memilik nilai strategis dalam membaca politik lokal Kalsel yang berada dalam Klaster Banjar Pesisir.

Selain itu, leading argument menjelaskan bahwa Pilkada di Tambu itu sesungguhnya yang bertarung bukan Zairullah Azhar melawan Sarifuddin H Miming. Pertarungan yang sesungguhnya adalah para jawara di balik kandidasi itu. Ini adalah pertarungan gengsi politik dan bisnis. Para Jawara ini sama-sama lahir atau paling tidak sama-sama memiliki hubungan emosional dengan ZA ketika menjadi penguasa Tanah Bumbu.

Kabupaten Tanah Bumbu tidak saja dikenal sebagai daerah yang kaya sumber daya alam, khususnya industri tambang batubara dan kelapa sawit, juga memiliki sejumlah aktor politik dan aktor bisnis yang mempengaruhi peta bumi (landscape) sosio-ekonomi dan politik Kalsel.

Dalam konteks politik, misalnya, keberadaan sumber daya alam yang itu sangat terkait dengan dinamika politik lokal. Dinamika politik lokal Tanah Bumbu sangat tergantung dan saling memengaruhi dinamika ekonomi dan bisnis di balik para aktor politik dan aktor bisnis.

Aktor politik dan aktor bisnis terbangun dimulai pada awal pemekaran Kabupaten Tanah Bumbu dari Kabupaten Kotabaru. Tokoh fenomenal Zairulah Azhar (ZA) menjadi saksi sejarah dalam konteks realitas politik dan ekonomi di Tanah Bumbu saat ini.

BACA JUGA  Per September 2020, Dana Jamrek di Kalsel Rp 579 Miliar

Akselarasi politik seorang ZA tidak saja sebatas di tanah kelahirannya, Tanah Bumbu, tetapi jauh merambah ke level provinsi, dan bahkan nasional. Relasinya dengan sejumlah tokoh lokal Kalsel dan Pusat (Jakarta) menjadi salah satu tokoh populer yang patut diperhitungkan dalam kancah perpolitikan di Kalsel.

Mendiskusikan mengenai sosok ZA menjadi penting untuk memahami realitas sosio-politik dan ekonomi-bisnis di Tanah Bumbu. Sebagai bupati pertama Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu), di tengah teransisi kekuasaan dan konsolidasi birokrasi-organisasi itu memunculkan sejumlah orang sebagai penumpang gelap (free rider) atau sekelompok orang berusaha mereposisi diri masuk ke dalam jaringan struktur kekuasaan atau birokrasi.

Struktur kekuasaan-birokrasi diwarnai hubungan faternalistik dan feodalisme. Pada sisi lain, Tanbu sebagai kabupaten pemekaran telah dikelilingi para oportunistik dan loyalis semu untuk membangun jaringan patronase politik dan bisnis di tengah sumber daya alam yang kaya. Sumber daya alam yang kaya itu menjadi sumber kolusi dan patronase bisnis antara penguasa daerah dan pengusaha.

Relasi kuasa antara penguasa daerah dan pengusaha pada akhirnya membentuk jaringan klien bisnis (client-business) yang saling menguntungkan. Kehadiran klien bisnis (client-business) membentuk pola patron-klien (patron-client) sebagai kelompok strategis yang mewarnai politik lokal Tanah Bumbu.

Jaringan aktor bisnis ini mereposisi diri ke dalam jaringan struktur kekuasaan, regulasi, dan proteksi yang diberikan oleh penguasa daerah. Realitas sosio-politik dan ekonomi di Tanah Bumbu sebagai realitas empiris yang menjelaskan hubungan antara relasi aktor politik dan aktor bisnis. Menguatnya relasi antara aktor politik dan aktor bisnis karena peran strategis politik dan kekuasaan ZA.

Dalam hal ini, saya menyebut sosok ZA yang fenomenal itu sebagai orang yang paling berjasa melahirkan cikal bakal para oligarki lokal (local oligarchy) di Tanbu. ZA adalah sumber utama patronase (the main source of patronage) politik dan ekonomi yang memiliki pengaruh politik dan ekonomi dalam jagat perpolitikan lokal dan nasional.

BACA JUGA  Pasca MCM Kalah, Walhi dan Warga HST Incar PKP2B AGM

Tentu saja klaim ini masih terbuka diperdebatkan secara akademik. Fakta ini masih bisa diperdebatkan. Klaim ini masih sebatas puzzle (irisan) kecil dalam perdebatan politik lokal Tanah Bumbu saat ini.

Tambang dan Politik Lokal Tanah Bumbu

Bagi saya, menperdebatkan dinamika politik lokal di Tanbu sangat sulit untuk memisahkan keterkaitan dengan keberadaan sumber daya alam, khususnya industri tambang batu bara. Politik dan tambang adalah realitas atau variabel yang saling memengaruhi.

Kemunculan tokoh politik dan aktor bisnis berkaitan erat dengan dunia tambang di Tanah Bumbu yang menjadi epicentrum persekongkolan politik dan bisnis. Persekongkolan antara penguasa lokal dan pebisnis ini akan menyandera demokrasi lokal.

Demokrasi lokal dalam bayang-bayang kekuatan oligarki atau kendali kelompok bisnis yang lahir di era kekuasaan ZA. Peta politik Kalsel saat ini sedang berada dalam kekuasaan Klaster Banjar Pesisir dan sebagai sebagian tokohnya ada di Tanah Bumbu. Lihat saja sejumlah ketua partai politik besar berada dalan Klaster Banjar Pesisir. Pemetaan ini menjadi penting bila mengurai peta kekuatan politik di Kalsel.

Sejumlah aktor politik dan aktor bisnis di Tanah Bumbu memiliki pengaruh besar dalam politik lokal Kalsel. Penguasaan sumber daya politik dan bisnis serta kekuatan jaringan para local bosissm atau local strongman Tanbu itu menjadi kekuatan diterminan dalam setiap kontestasi demokrasi (Pilkada Tamba) dan Pilgub Kalsel. Inilah olgarki kata Jeffery Winters, sekelompok orang atau person yang memilih kekuatan ekonomi yang mendikte kekuasaan dan membeli kekuasaan.

Demokrasi dan kekuasaan bisa takluk oleh kekuatan modal, demikian kata Professor Noreena Herzt dalam bukunya Silent Take Over and the Death of Democracy.

Kolusi antara politik dan bisnis di era demokrasi semakin terstruktur. Pasar politik berbiaya tinggi membuka pintu bagi pebisnis untuk berinvestasi politik atau beternak kekuasaan (power farming). Memahami dibalik aktor Pilkada di Tanah Bumbu tidak lebih sebagai arena beternak kekuasaan yang didesain para oligarki atau kekuatan kelompok bisnis untuk melanggengkan kekuasaan bisnis dan politik.

BACA JUGA  Covid-19 Bertambah Lagi 8 Orang di Batola

Pilkada adalah arena mengukur kekuatan amunisi politik dan politik yang pada akhirnya, miminjam istilah Mancure Olson, sebagai strategi penguasaan roving bandit stationary bandit sebagai wilayah kekuasaan politik dan politik. Tanah Bumbu adalah roving bandit dan stationary bandit bagi aktor yang bermain di balik Pilkada.

Penulis: Ketua Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Politik Banjarmasin

Dosen FISIP UNISKA Banjarmasin

Muhammad Uhaib Asad

Vinkmag ad
Bagikan ini :

admin

Read Previous

Kenapa 2 Wanita Terdakwa Sabu Kotabaru Trauma?

Read Next

Vonis Bebas, Ponsel Ubay dan Marlin Belum Kembali

One Comment

    Avatar
  • Sepakat dan sepaham, oligarki kekuasaan bisa mengangkangi Demokrasi.

    Realitas pilkada Kalsel saat ini, sayang penulis masih tidak menyebutkan dengan gamblang apa dan siapa serta dampak dan akibat jangka panjang adanya oligarki penguasa dan pengusaha (padahal sudah jadi pengetahuan umum siapa di belakang mereka)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *