Aliansi Akademisi Tolak Omnibus Law

demo tolak omnibus law

Mahasiswa demonstrasi menolak UU Cipta Kerja di Banjarmasin, Kamis (15/10/2020). Foto: dok banjarhits.com


Represif terhadap Hak Menyampaikan Pendapat

Perkembangan dari hari ke hari, Pemerintah maupun DPR kian tak mendengar suara rakyatnya sendiri. Dari waktu ke waktu, penolakan juga tak putus, terus menguat dan bergelombang di berbagai penjuru tanah air.

Keprihatinan bertambah ketika kekerasan terjadi di lapangan, terutama dilakukan aparat dalam bentuk represi brutal hingga bentuk penangkapan/penahanan, yang hari-hari belakangan ini meluas di lapangan. Sikap represif itu bukan tak mungkin disebabkan kebijakan Mabes POLRI mengeluarkan Telegram STR/645/X/PAM.3.2./2020 tertanggal 2 Oktober 2020, yang memerintahkan melakukan pengintaian, pencegahan bahkan penindakan untuk rakyat yang kontra Omnibus Law.

Pembungkaman kebebasan berekspresi dan berpendapat melalui aksi demonstrasi juga menyasar mahasiswa dan akademisi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Surat Edaran No. 1035/E/KM/2020 perihal himbauan Pembelajaran secara Daring dan Sosialisasi UU Cipta Kerja, telah berupaya mengingkari kebebasan berekspresi dan kebebasan akademik. Jelas hal ini bertentangan dengan prinsip dasar demokrasi dan Negara Hukum Indonesia.

Melanggar Konstitusi

Bukankah Pasal 28 UUD 1945 mengiringi kelahiran Republik Indonesia, bahwa kebebasan tersebut merupakan jalan konstitusional bagi warga negaranya untuk menagih janji penguasa.

Demi menegakkan nilai-nilai konstitusi dan Tri Dharma Perguruan Tinggi, kami dari Aliansi Akademisi Tolak Omnibus Law, berupaya menjalankan tugas akademisi untuk mencerdaskan masyarakat melalui seri Kuliah Bersama Rakyat (KBR) yang memasuki hari ke-17, dengan substansi kritik yang begitu mendasar, komprehensif, detil dan menganalisis dampaknya bagi persoalan kesejahteraan sosial generasi bangsa Indonesia di masa mendatang terhadap berlakunya UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Hingga detik ini, kami semua terus bertanya-tanya, MENGAPA MEMAKSAKAN HUKUM YANG DITOLAK RAKYATNYA SENDIRI? Kepentingan apa yang sedang dibawa oleh pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin? Bila memang untuk rakyat, mengapa tak mendengar suara rakyatnya yang di jalanan tumpah ruah menolak klaim kekuasaan?

BACA JUGA  Dini Hari, Polisi HSU Inspeksi Gudang Logistik KPU

Dari kajian KBR selama dua minggu terakhir, non-stop tanpa jeda sekalipun di hari libur, semakin meyakini bahwa secara formal, draft UU Omnibus Law Cipta Kerja yang berubah-ubah halaman, hingga tujuh kali perubahan sejak pengesahannya 5 Oktober 2020 lalu, dan bahkan secara substansi yang begitu banyak memiliki kelemahan mendasar, bahkan bertentangan dengan arah mandat demokrasi konstitusional.

Kajian KBR meliputi isu perburuhan, lingkungan, hubungan pusat dan daerah, desain politik hukum, penyiaran dan kebebasan media, persaingan usaha dan isu monopoli korporasi, dan pembahasan formal perundang-undangan (simak di Youtube PUSaKO FHUA Channel: https://www.youtube.com/channel/UCjl1cCWGyevQvH3sr6vK1iA )

Hingga, kami para akademisi mempertanyakan, apakah rezim Jokowi-Ma’ruf Amin sedang menguatkan tirani hukum kekuasaan yang hanya menguntungkan kuasa oligarki, menebalkan problem korupsi yang kian sistematik untuk jarah sumberdaya alam?

Bukan tidak mungkin Indonesia sedang bekerja memperkuat pondasi ekonomi politik NEGARA HUKUM, ATAUKAH NEGARA KEKUASAAN di bawah pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Terakhir, kami mengingatkan, hidup berbangsa dan bernegara bertujuan untuk pencerdasan kehidupan warga bangsa, upaya progresif kesejahteraan umum, serta bangunan pondasi kuat demokrasi konstitusional sesuai prinsip Negara Hukum Indonesia. Rezim hari ini, bagi kami, sedang berlayar mengarah kuasa kapitalisme oligarki yang tidak berfikir terhadap masa depan kemanusiaan dan keadilan eko-sosial.

Bijaklah, dan hentikan UU Cipta Kerja sesegera mungkin! Dan hentikan penangkapan terhadap mahasiswa dan masyarakat yang menyampaikan kritik dan penolakan terhadap Omnibus Law UU Cipta Kerja

Indonesia, 03 November 2020

Perwakilan Aliansi Akademisi Tolak Omnibus Law

Irwansyah (FISIP Universitas Indonesia)
Dr. Haris Retno Susmiyati (FH Universitas Mulawarman)
Dr. Dhia Al Uyun (FH Universitas Brawijaya)
Dr. Abdil Mughis Mudhoffir (FIS Universitas Negeri Jakarta)
Dr. Herlambang P. Wiratraman (FH Universitas Airlangga)

BACA JUGA  3 Gapoktan di Kalsel Terima SK Hutan Sosial
Vinkmag ad
Bagikan ini :

diananta putra sumedi

Editor

Read Previous

Pengumpul Judi Togel HSU Ditangkap

Read Next

Banjar Siap Ikuti Evaluasi 100 Smart City

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *