12 Saksi Menolak Panggilan Polda Kalsel

12 orang saksi yang menolak panggilan Polda Kalsel sedang konferensi pers di patung Bekantan, Senin (2/11/2020). Foto: banjarhits.com

Dua belas orang saksi menolak menghadiri panggilan dari penyidik Ditreskrimum Polda Kalimantan Selatan. Polisi menjadwalkan pemeriksaan 12 orang aktivis lintas kampus dan aktivis lingkungan pada Senin (2/11/2020), buntut dari demonstrasi menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di Banjarmasin.

Mereka sepakat tidak hadir ke penyidik, dan mengembalikan surat panggilan itu untuk direvisi penyidik. “Hasil diskusi kawan-kawan yang dipanggil, para saksi yang dipanggil ini tidak bisa berhadir karena identitas saksi yang dipanggil tidak jelas. Sehingga membingungkan siapa yang dipanggil,” kata kuasa hukum dari 12 saksi, Muhammad Pazri saat berkumpul di patung Bekantan, Banjarmasin, Senin (2/11/2020).

Menurut dia, nama dalam surat panggilan harus merujuk KTP, tidak sekedar mencatut nama atau lembaga. Sebab, setiap panggilan yang dihadiri saksi, ada konsekuensi hukum. Atas pertimbangan ini, kara Pazri, 12 saksi belum bisa menghadiri panggilan penyidik.

“Apakah memang ada kesalahan penulisan dari penyidik atau beda orang atau bagaimana. Hemat kami, ada dugaan surat panggilan tersebut cacat formil, syarat formil disesuaikan KUHP dan dikaitkan Perkap Kapolri. Kami meminta polisi merevisi surat panggilan tersebut,” ujarnya.

Pazri mencontohkan ada surat panggilan ke eks ketua BEM yang tidak ikut demonstrasi. “Ada juga lembaganya dua, itu kan membuat bingung siapa yang harusnya berhadir,” kata Pazri.

Ia berharap kepolisian lebih proporsional, profesional, dan transparan. “Jangan sampai ada dugaan semata-mata tujuannya menjerat,” kata dia.

Pazri juga menyayangkan pernyataan Kabid Humas Polda Kalsel Kombes M. Rifai ihwal status tersangka terhadap Ahdiyat Zairulah dan Renaldi. Ia berharap ada klarifikasi resmi dari instansi kepolisian.

“Telah mencemarkan nama baik, harkat, dan martabat klien kami dan keluarga besarnya. Prosedur hukum enggak bisa main-main, seolah tersangka, atau asumsi tersangka,” ucap Pazri.

BACA JUGA  APBD 2021 Batola Dipatok Rp 1,2 Triliun

Direktur Eksekutif Walhi Kalsel, Kisworo Dwi Cahyono, mengakui telah mendapat surat panggilan sebagai Ketua Walhi Kalsel dan Gema Petani. Menurut dia, surat macam ini ambigu karena tidak mencantumkan nama lengkap dan jabatan yang jelas.

“Artinya ini membingungkan. Maka hari ini kita kembalikan. Daripada kaya gini bikin malu, ya udah enggak usah dipanggil. Niatnya untuk membungkam kah atau kriminalisasi? Sudah menggunakan dana pajak kita, suratnya kaya gini. Polda Kalsel seperti ini,” ujar Kisworo.

Kisworo mempertanyakan apakah polisi Polda Kalsel profesional atau tidak. “Saya harap udahlah diselesaikan saja, enggak usah diperpanjang. Pasca ini, akan kita kembalikan (surat, red). Kasus ini ditutup saja, jangan lagi mengintimidasi. Kami menolak dibungkan,” kata Kisworo.

Vinkmag ad
Bagikan ini :

diananta putra sumedi

Editor

Read Previous

Walhi Kalsel Dukung Kawasan Daulat Pangan

Read Next

Update Covid-19 Batola: 5 Pasien Sembuh

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *