Kalimantan Peduli Kecam Status Tersangka 2 Mahasiswa

Dua mahasiswa ULM dipanggil Direskrimum Polda Kalsel, Senin (26/10/2020). Foto: Aken/banjarhits.com

Ketua Umum Kalimantan Peduli, M Reza Fahlipi, mengecam penetapan dua orang mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat, Ahdiyat Zairullah dan Renaldi sebagai tersangka. Penyidik Ditreskrimum Polda Kalsel menilai dua mahasiswa ini melanggar pasal 218 KUHP.

Menurut Reza, polisi mestinya tidak bertindak kontraproduktif yang bisa menghambat perjuangan mahasiswa dan rakyat.

“Kalau aparat hukum tidak mampu membantu atau menyampaikan tuntutan mahasiswa tentang penolakan UU Cipta Kerja, maka setidaknya aparat jangan bertindak yang bisa menghambat perjuangan mahasiswa,” kata M Reza Fahlipi kepada banjarhits.com, Selasa (27/10/2020).

Reza menilai penetapan tersangka dua orang mahasiswa ini sebagai upaya menggembosi gerakan menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di Banjarmasin.

“Preseden buruk demokrasi. Ada upaya menghentikan penolakan Omnibus Law, agar tidak ada demonstrasi lagi,” kata Reza Fahlipi.

Kalaupun ada pengaduan masyarakat, Reza mengimbau polisi mestinya mengedepankan mediasi antara pelapor dan terlapor. “Kalau keberatan aksi di titik ini, kan bisa pindah ke area lain. Cari kesepakatan opsi-opsi lain, bukan diproses hukum,” lanjut Reza.

Penyidik Direktorat Reskrimum Polda Kalimantan Selatan resmi menetapkan dua mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat, Ahdiyat Zairullah dan Renaldi sebagai tersangka. Keduanya dianggap melanggar Pasal 218 KUHP.

Menurut Kabid Humas Polda Kalsel, Kombes Mochamad Rifai, penyidik sudah menerbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) ke Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan.

“Dari 16 mahasiswa yang diperiksa, dua orang sudah dikeluarkan SPDP. Proses sidik, pemberitahuan ke kejaksaan,” kata Kombes M Rifai kepada banjarhits.com, Selasa (27/10/2020).

Namun, Rifai menegaskan kedua mahasiswa ini tidak ditahan karena ancaman hukumannya maksimal 4 bulan. “Enggak ditahan karena ancama hukumannya empat bulan. Kamu kan sudah tahu,” kata Kombes M Rifai.

Pasal 218 KUHPBarang siapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta perkelompokan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

Vinkmag ad
Bagikan ini :

diananta putra sumedi

Editor

Read Previous

Update Covid-19 Batola: 642 Orang Sembuh

Read Next

Motor Kawan Disikat, Pemuda HSU Ditangkap Polisi

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *