DPR RI: Jembatan Kotabaru Belum Prioritas Nasional

Rifqinizamy Karsayuda

Anggota Komisi V DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda di kantor Setdaprov Kalsel, Rabu (21/10/2020). Foto: banjarhits.com

Megaproyek pembangunan Jembatan Selat Laut (Kotabaru) penghubung Pulau Laut, Kabupaten Kotabaru; dan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, agaknya belum berjalan mulus. Sebab, proyek jembatan ini belum skala prioritas nasional.

Menurut Anggota Komisi V DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, pembangunan Jembatan Selat Laut didanai Pemprov Kalimantan Selatan, Pemkab Kotabaru, dan Pemkab Tanah Bumbu. “Proposal diajukan pemprov dan pemkab, itu ditanggung gotong royong. Persoalannya gotong royongnya sampai sekarang belum clear. Berapa dana APBD Tanah Bumbu – Kotabaru dan berapa APBD Provinsi, dan intervensi kami di APBN berapa,” kata Rifqinizamy Karsayuda kepada banjarhits.com, Rabu (21/10/2020).

Kalaupun pendanaan murni APBN, Rifqinizamy menyebut proyek Jembatan Selat Laut belum skala prioritas nasional. “Kalau murni APBN, itu belum skala prioritas nasional. Karena demografi Tanah Bumbu – Kotabaru itu belum memerlukan jembatan sesungguhnya,” kata kader PDI Perjuangan itu.

Namun, ia melihat ada celah untuk mengoptimalkan kawasan industri Mekar Putih di ujung selatan Pulau Laut. “Untuk penyangga ibu kota negara. Maka Pak Wamen (Wamen PUPR, red) kita ajak ke Kalsel untuk melihat situasi Kalsel,” kata dia.

“Tadi bahasa saya provokatif, Kalteng sudah dapat food estate, Kaltim sudah dapat IKN, masa kita belum dapat apa-apa. Nah jembatan itu salah satunya yang akan kita provokasi,” kata Rifqi.

Namun, ia ogah berjanji apakah Jembatan Selat Laut terealisasi sebelum masa jabatannya di DPR berakhir pada 2024.

Wakil Menteri PUPR John Wempi Wetipo masih bersikap diplomatis atas masa depan proyek infrastruktur di Kalsel. Kedatangan dia untuk memastikan apa yang bisa digarap di Kalsel.

“Untuk kita bangun ke depan. Saya bisa dapat input masukan dari pak gubernur, bupati, DPR, lalu kita diskusi. Apa yang bisa kita kerjakan infrastruktur tahun-tahun akan datang,” kata John Wempi.

BACA JUGA  Penumpang Pesawat di Syamsudin Noor Mulai Naik

Pemprov Kalsel, Pemkab Tanah  Bumbu, dan Pemkab Kotabaru berambisi merampungkan proyek senilai Rp 3,6 triliun itu. Pada 2 September 2019, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, Bupati Kotabaru Sayed Jafar, dan Bupati Tanah Bumbu Sudian Noor, sempat berkumpul di Ruang Rapat PM Noor kantor Setdaprov Kalsel.

Mereka meneken nota kesepahaman komitmen pendanaan untuk kelanjutan Jembatan Selat Laut. Rapat dipimpin langsung Gubernur H Sahbirin Noor. Sahbirin saat itu mengatakan rapat lanjutan ini membahas skema pembiayaan percepatan pembangunan Jembatan Pulau Kalimantan dan Pulau Laut.

Menurut Sahbirin, membangun sebuah daerah perlu sinergi semua pihak sehingga target yang ingin dicapai dapat terwujud. Ia menyebut pemerintah daerah bekerja keras untuk merampungkan pembangunan jembatan penguhubung yang menjadi dambaan masyarakat Pulau Laut, Kabupaten Kotabaru itu.

Ihwal pembiayaan, Gubernur Kalsel menyebut pemprov akan menggandeng pemerintah pusat, Pemkab kotabaru, Pemkab Tanah Bumbu serta pihak ketiga. “Saya rasa semuanya dapat diselesaikan kalau kita mau gotong-royong,” ucap Sahbirin saat itu, 2 September 2019.

“Semua tentu harus berdasarkan kesepakatan dan peraturan berlaku. Ini sangat penting agar pembangunan jembatan berjalan lancar,” Sahbirin melanjutkan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalsel Roy Rizali Anwar mengatakan, komposisi sharing pembiayaan jembatan terdiri dari APBN, APBD Provinsi Kalsel, APBD Kabupaten Tanah Bumbu, APBD Kabupaten Kotabaru, dan dana pihak ketiga dalam hal ini CSR/ Investor maupun Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Diestimasikan untuk APBN Rp 1 triliun, APBD Provinsi Kalsel Rp 500 miliar, APBD Kabupaten Tanah Bumbu Rp 250 miliar, APBD Kabupaten Kotabaru Rp 250 miliar dan pihak ketiga yakni dana CSR atau Investor maupun KPBU sebesar Rp 1,6 triliun. “Jadi totalnya 3,6 triliun rupiah,” ucap Roy.

BACA JUGA  Timnas U-19 Menang atas Dinamo Zagreb

Menuru Roy, pembangunan jembatan masih butuh dana kisaran Rp 2,6 triliun di luar APBD. Ia berharap Kementerian PUPR sudi mengucurkan Rp 1 triliun untuk pembangunan jalan dan jembatan pendekat ke bentang tengah.

“Untuk bentang tengah sebesar Rp 1,6 triliun akan dikembangkan melalui sumbangan pihak ketiga. Rencana seperti itu, pengerjaannya lima tahun,” kata Roy.

Adapun Bupati Tanah Bumbu H Sudian Noor, siap mendukung skema pembiyaan yang dirumuskan bersama-bersama ini. “Kami siap mendukung, kita datang dengan kekuatan penuh,” ucapnya.

Vinkmag ad
Bagikan ini :

M Reza Fahlipi

Penulis

Read Previous

Enam Pembunuh Wartawan Demas Laira Ditangkap

Read Next

Polisi HSU Tangkap Residivis Pencuri Pecah Kaca

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *