UU Omnibus Law, ESDM Kalsel: Tambang Habis

Lubang eks tambang batubara di Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut. Foto: banjarhits.com

Pemerintah, DPD, dan DPR RI telah mengesahkan UU Cipta Kerja alias Omnibus Law pada Senin (5/10/2020) saat rapat paripurna. Beleid ini memicu penolakan di kalangan masyarakat buruh, aktivis, mahasiswa, petani, dan organisasi masyarakat sipil lain.

Namun, Kabid Minerba pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan, Gunawan Harjito, bersikap optimis ada pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja atas pengesahan UU Cipta Kerja. Menurut dia, semangat UU Cipta Kerja salah satunya mempercepat hilirisasi pertambangan.

“Batubara jangan sampai dijual begitu saja. Kalau punya pabrik untuk jadi gas, jadi elpiji, salah satunya dimetil ether, kan otomatis tenaga kerja tambah, PAD tambah. Perangsang pemerintah, royaltinya nol. Tapi dapatnya dari hilirisasi tadi, yang enggak hilirisasi tetap dapat royalti,” kata Gunawan Harjito kepada banjarhits.com, Rabu (7/10/2020).

Di Kalsel, ia berharap perusahaan tambang pemegang PKP2B segera menggarap hilirisasi batubara. Sebab, Gunawan pesimis pemilik IUP-IUP kecil membangun pabrik hilirisasi secara mandiri.

“Bisa nanti digabung, dalam arti pabriknya. Tapi ini semua diarahkan ke perusahaan besar dulu. Apakah pabrik sudah jadi, nanti yang kecil-kecil ikut ke situ, bisa jadi. Kalau ada pabrik, tenaga kerja terserap, tenaga ahli yang bikin gas sekarang ada, lingkungan ekonomi tumbuh,” ujar Gunawan.

Ihwal ancaman kerusakan lingkungan, Gunawan memastikan ada pengelolaan yang sudah ditentukan. “Sekarang Pak Jokowi meminta investor masuk. Cuman permasalahannya, tambang di Kalsel, dimana lagi yang ada? Tambang di Kalsel mana lagi yang mau ditambang? Sudah habis, katakanlah begitu. Kecuali ada penelitian lagi,” Gunawan melanjutkan.

Menurut dia, kalaupun ada daerah yang belum ditambang, masuk kawasan hutan dan akses jalan sulit. Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kata Gunawan, ada penolakan atas tambang PT Mantimin Coal Mining. Ia mengakui batubara kurang bagus dari sisi lingkungan. Namun lewat gasifikasi batubara, lebih bersih dan aman dari pencemaran.

BACA JUGA  Safrizal: Tak Ada Open House Kepala Daerah di Kalsel

“Di HST dengan Mantiminnya, kawan-kawan Walhi enggak boleh. Termasuk pemerintah enggak ingin ada itu,” kata Gunawan.

Vinkmag ad
Bagikan ini :

diananta putra sumedi

Editor

Read Previous

Slamet Riyadi Jadi Ketua HIPMI Batola

Read Next

KPU Kutim: Pilkada Utamakan Prokes dan Demokrasi

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *