650 Izin Tambang se-Kalsel Dicabut

Kepala Dinas ESDM Kalsel, Isharwanto di kantornya pada Senin (5/10/2020). Foto: banjarhits.com

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan bertindak tegas terhadap perusahaan tambang yang belum clean and clear (CnC). Terhitung sejak 2017 sampai Mei 2020, Dinas sudah mencabut ratusan Izin Usaha Pertambangan (IUP), baik batubara dan mineral batuan.

Kepala Dinas ESDM Kalsel Isharwanto lewat Kabid Minerba Gunawan Harjito berkata pencabutan ini merespons program pemerintah pusat agar semua IUP wajib CnC sejak 2011. Pihaknya sudah mencabut 650 IUP selama pengakhiran IUP tahap I – VII bulan Mei 2020.

“Kebetulan 2017 berakhirnya CnC. Nah, perusahaan yang belum memenuhi CnC otomatis harus dicabut. Total kami ada 924 IUP, pada akhirnya di angka 270-an yang masih aktif,” ucap Gunawan Harjito kepada wartawan banjarhits.com, Senin (5/10/2020).

Dari angka 650 IUP, Gunawan merinci komoditas batubara sebanyak 416 IUP, mineral 78 IUP, dan non logam batuan sebanyak 156 IUP. Adapun letak pencabutan IUP bermasalah ini tersebar pada delapan kabupaten di Kalsel: Tanah Bumbu (210 IUP), Kotabaru (189 IUP), Tanah Laut (116 IUP), Banjar (69 IUP), Balangan (30 IUP), Tabalong (21 IUP), Tapin (8 IUP), dan Hulu Sungai Selatan (7 IUP).

“Salah satunya selain enggak CNC, masa berlakunya IUP sudah berakhir. Walaupun sudah CNC, tapi kadang kala izin sudah mati. Mayoritas batubara,” ucap Gunawan.

Ia menjamin pencabutan 650 IUP tidak terkait pemilihan kepala daerah di Kalimantan Selatan. “Ini enggak ada hubungannya pilkada, itu kan sejak beberapa waktu yang lalu. Enggak ada pengaruh (pilkada,red). Murni bahasa saya teknis, sudah mati, enggak CNC, intinya itu. Jangan dihubungkan kesana (pilkada, red),” kata Gunawan seraya terkekeh.

Menurut Isharwanto, kewenangan Provinsi menerbitkan izin baru sudah dicabut, setelah diundangkannya UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Alhasil, kata dia, Gubernur Kalsel tidak dapat menerbitkan perizinan yang baru.

BACA JUGA  Bupati Batola Bantu Korban Kebakaran di Bantuil

Larangan penerbitan izin yang baru berupa IUP, Izin Pertambangan Rakyat (IPR), izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan, IUP OP khusus untuk pengolahan dan atau pemurnian, Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP), dan IUP OP untuk penjualan.

“Kewenangan semua diambil pusat, Kementerian. Semua dilarang sampai tanggal 10 Desember 2020. Kita hanya bisa mengelola perpanjangan. Setelah itu, kita menunggu PP dan Perpres mengenai kewenangan atau pendelegasian ke Provinsi ada atau enggak,” kata Isharwanto.

Vinkmag ad
Bagikan ini :

diananta putra sumedi

Editor

Read Previous

Update Covid-19 Batola: 601 Pasien Sembuh

Read Next

Covid-19, Satpol PP Tak Merazia Eks Lokalisasi Pembatuan

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *