Vinkmag ad

Dosen di Banjarmasin Disomasi Gegara Berita PSU Pilgub Kalsel

M Uhaib As’ad (kiri) dan Komisioner Komnas HAM Hairiansyah (kanan) saat FDG Pilkada Kalsel di markas Walhi Kalsel, Jumat (11/12/2020). Foto: dok banjarhits.com

Tim hukum paslon Gubernur – Wakil Gubernur Kalsel Sahbirin Noor – Muhidin (BirinMu) melayangkan somasi terhadap dosen dan peneliti politik asal Banjarmasin, Muhammad Uhaib As’ad. Uhaib sempat melontarkan argumentasi perihal dugaan kecurangan hasil pemungutan suara ulang Pilgub Kalsel pada 9 Juni 2021.

Anggota tim hukum BirinMu, Ricky Teguh, menuturkan Uhaib dalam pemberitaan tersebut tidak ada mencantumkan kata “menduga”. Oleh karena adanya pernyataan dalam pemberitaan tersebut, kata Ricky, seolah-olah hal yang Uhaib kemukakan itu sudah pasti, dan nyata terbukti terjadi.

“Maka, jelas-jelas saudara Uhaib telah mengabaikan asas praduga, sebelum memberikan pernyataan ke media,” ujar Ricky Teguh kepada wartawan, Sabtu 19 Juni 2021.

Menurut dia, pernyataan Uhaib itu dinilai menimbulkan kerugian bagi paslon, tim kampanye, dan para pendukung BirinMu yang disebut selama ini telah berjuang dan berusaha memenangkan PSU dengan cara-cara yang baik dan sesuai koridor hukum. “Jauh dari apa yang telah saudara Uhaib tuduhkan,” jelas Ricky.

Lebih jauh, pernyataan yang dilayangkan Uhaib di media massa telah memunculkan gejolak keresahan bagi masyarakat Kalsel. Apabila Uhaib tidak dapat mempertanggungjawabkan dan membuktikan secara konkrit, kata Ricky, hal ini semata-mata akan memicu keributan dan keonaran di masyarakat.

“Karena pernyataan saudara Uhaib sudah melibatkan ribuan pemilih yang terlibat dalam proses PSU 9 Juni lalu,” sambungnya.

Tim BirinMu meminta agar Uhaib meminta maaf kepada masyarakat Kalsel melalui tiga media berita cetak dan 10 media berita online di Kalsel, serta sekurang-kurangnya 3 media cetak dan media online nasional.

“Bahwa kendati apabila ternyata setelah adanya peringatan keras atau somasi ini, saudara bersikeras dan bersikukuh dengan pernyataan-pernyataan tersebut, maka sudah sepatutnya kami akan melanjutkan persoalan ini ke ranah hukum baik secara perdata atau pidana,” demikian surat somasi yang ditandatangani oleh Ricky Teguh, dan kuasa hukum Tim BirinMu lainnya, Rivaldi tertanggal 17 Juni 2021.

Tim BirinMu salah satunya mempersoalkan pernyataan yang ditulis Uhaib: “Seandainya PSU ini berjalan secara berintegritas, bermartabat, tidak diwarnai politik uang, tidak diwarnai praktek-praktek kriminal politik dan mafia demokrasi, tentu saja H2D (Denny-Difriadi, red) beserta seluruh pendukungnya dapat menerima hasil PSU. Namun ini soal menegakkan proses pemilu yang baik, yang terpenting adalah bagaimana kita mengusung nilai-nilai demokrasi yang bermartabat.”

Menurut Ricky, pernyataan itu secara langsung atau tidak langsung menuduh paslon BirinMu, beserta tim kampanye, dan para pendukungnya. Ricky mempertanyakan dasar dan bukti pasti yang dimiliki Uhaib.

Ahli Pers dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Novi Abdi, menilai terlalu berlebihan somasi yang dilayangkan oleh tim hukum paslon gubernur tersebut. Apalagi, somasi serupa pernah terjadi ke Fahrianoor, akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat pada November 2020 lalu.

Somasi kala itu juga karena pernyataan Fahri di salah satu media massa. Menurut Novi, jika ada pihak yang keberatan atas pernyataan atau pemberitaan di media massa mestinya tak perlu sampai menyiapkan langkah hukum.

“Kalau ada yang tidak disetujui dalam pemberitaan, maka pihak yang tidak sepakat dan tidak setuju, silakan sampaikan versinya tentang hal yang dipersoalkan. Gunakan hak jawab,” jelas Novi Abdi.

Somasi, kata Novi, justru mengindikasikan adanya upaya pembungkaman pada suara kritis di forum publik. “Hari ini forumnya adalah media. Maka yang tidak sepakat dengan pendapat Uhaib sebagai ilmuwan, sebagai dosen, sebagai resi dan guru, silakan bantah dia di media yang sama,” ujarnya.

Novi berpesan kepada semua pihak yang merasa dirugikan pers untuk menempuh prosedur penyelesaian sengketa pers seperti telah diatur dalam UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan Peraturan Dewan Pers.

Adapun Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Hadin Muhjad, menjelaskan kebebasan akademik secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Pasal 1 beleid itu menyebutkan tentang pengertian tentang kebebasan akademik, kebebasan civitas akademika dalam perguruan tinggi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab.

“Jadi adanya kebebasan itu diberikan hukum atau UU kepada seseorang di perguruan tinggi yang memiliki otoritas terhadap ilmu yang diasuhnya dan dikembangkannya,” ujar Hadin. Sehingga, pendapat civitas akademika terkait ilmunya itu secara otomatis telah diakui oleh hukum.

Tapi, Hadin menekankan kebebasan akademik harus mampu dipertanggungjawabkan. Apabila ada perbedaan pendapat maka perlu dibuka forum.

“Jika argumentasinya ditentang buka forum, jadi mereka yang keberatan harus hadir di forum. Ilmu itu selalu menghadirkan dua kubu, pro dan kontra itu wajar. Kebenaran itu muncul ketika pro dan kontra itu saling menjelaskan argumentasi yang tadi bertentangan,” katanya.

Selagi tetap dalam koridor ilmiah, siapa saja tanpa terkecuali boleh menuntut pertanggungjawaban argumentasi civitas akademika. Lantas, tepatkah argumentasi dibalas dengan somasi?

“Somasi itu ke arah hukum, jadi harusnya masing-masing pihak yang tidak sependapat mengajukan argumentasi. Seharusnya bukan somasi, tetapi argumentasi dalam forum untuk menemukan kebenaran,” ujar Hadin.

Adapun Uhaib Asad justru berterima kasih kepada tim kuasa hukum BirinMu yang telah melayangkan somasi kepadanya. “Isi somasi itu sudah saya baca. Saya sudah pahami apa yang tersurat maupun tersirat,” kata Uhaib.

Uhaib bilang sebagai seorang akademisi apa yang disampaikannya sudah melewati berbagai pengamatan hingga riset. Semua argumentasinya di media massa yang jadi keberatan oleh tim hukum BirinMu memiliki dasar teoritik dan empiris.

“Semua yang saya sampaikan bukan hanya hasil riset sebelum PSU. Saya ini adalah seorang peneliti di bidang dinamika politik lokal. Semua sudah saya teliti sejak 2013 dan beberapa tulisan saya sudah dipersentasikan di 28 negara,” kata dosen FISIP Universitas Islam Kalimantan itu.

Uhaib merasa tidak lahir dari sebuah ruang hampa karena ucapannya bukan omong kosong. “Sebagai akademisi, saya mempertaruhkan kredibilitas intelektual saya dan saya bertanggungjawab atas semua ucapan saya,” sambungnya.

Mestinya jika dilihat dari perspektif hukum, kata Uhaib, jika tim BirinMu keberatan dengan pernyataannya di media massa silakan berkonsultasi dulu dengan redaksi media tersebut.

“Saya ini hanya narasumber. Harusnya yang membuat berita yang klarifikasi dan konfirmasi terlebih dahulu,” katanya. Terlepas itu, Uhaib merasa apa yang disampaikannya sudah berdasar fakta-fakta selama Pilgub Kalsel 9 Desember 2020 dan PSU 9 Juni 2021.

“Jika mereka bertanya soal bukti, kemudian mempermasalahkan statment saya yang terkesan berasumsi, loh saya kan bukan hakim atau jaksa yang harus membuktikan itu,” katanya.

Sebagai orang yang meneliti, Uhaib merasa paham subjektifitas atau pikiran masyarakat yang ada di wilayah PSU Pilgub Kalsel.

“Saya kan roadshow di wilayah PSU. Saya juga sudah mewawancara. Bahkan sampai hari ini saya masih melanjutkan penelitian saya yang berjudul Local Elections Money Politics and The Raise of The Local Oligarchy: Empirical Evidence From South Kalimantan Province In the Dynamics of Local Politics,” katanya.

Vinkmag ad
Bagikan ini :

Read Previous

Telkomsel Punya Identitas Baru Simbol Perubahan

Read Next

5 Sikap Komnas HAM atas Somasi Opini Dosen di Pilgub Kalsel

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Most Popular